Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan Single Submission (SSm) untuk mempermudah ekspor produk perikanan melalui bandara. Dengan sistem ini duplikasi dokumen dapat dicegah dan diintegrasikan dengan aplikasi layanan ekspor lainnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan produk perikanan dalam rangkaian kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. Produk perikanan dengan kualitas sehat dan bermutu tersebut akan dibagikan ke masyarakat sekitaran Ibu Kota Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mendukung dan menyukseskan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) serta memposisikan produk perikanan dan kelautan Indonesia sebagai penyuplai utama pangan dunia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengantarkan ekspor produk perikanan Indonesia ke 172 negara melalui upaya penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan sertifikat tracebility dan sertifikasi critical control point (HACCP).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama perwakilan negara-negara ASEAN berkolaborasi memperkuat pengawasan dan pengujian produk pangan. KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) belum lama ini berpartisipasi dalam Sidang ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) ke-21.
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih optimal dalam memanfaatkan peluang usaha di sektor tersebut. Salah satu langkahnya dengan gencar melakukan diversifikasi olahan produk perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) bertajuk Warna-Warni Kalimantan Selatan sebagai salah satu penguatan hilirisasi produk UMKM. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai amanah Kepres Nomor 15 Tahun 2021 sekaligus merespon pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Paripurna DPR-RI, 16 Agustus 2021, dimana terdapat 3 strategi besar pemulihan ekonomi nasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengantar produk perikanan Indonesia sampai ke-138 negara di seluruh dunia selama semester I 2022. Hal ini tak lepas dari strategi penguatan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan melalui penerbitan health certificate (HC) yang gencar dilakukan KKP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menutup bulan mutu karantina (BMK) Tahun 2022 dengan catatan nilai ekspor sebanyak 2,02 Juta Ton. Capaian nilai ekspor yang diperoleh dari 167 frekuensi pengiriman selama April-Juli tersebut menunjukkan kualitas pelayanan publik BKIPM-KKP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menggenjot nilai ekspor produk perikanan ke Tiongkok untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya dengan melakukan penguatan kerja sama bilateral serta meningkatkan kualitas mutu dan keamanan produk perikanan sehingga memiliki daya saing tinggi di pasar global.
Geliat ekspor perikanan dari Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan tren positif. Merujuk data base sistem pelayanan permohonan pemeriksaan karantina ikan online (Sister Karoline), Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan mencatat penerbitan 181 health certificate (HC) selama Maret 2022.
Hal itu disampaikan Luhut yang meninjau langsung area pengembangan tambak udang model supra intensif, yang menggunakan teknologi Oxybam yang menjadi program percontohan di Kampung Bahari Nusantara di Jembrana, Bali, Jumat (25/2/2022)
Peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan dinilai terbuka lebar menyusul akselerasi program terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini. Pelaku usaha perikanan domestik diharapkan menangkap peluang yang ada untuk dapat meningkatkan kapasitas usahanya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Angkasa Pura II menyepakati kerjasama dalam peningkatan ekspor komoditas kelautan dan perikanan Indonesia. Adapun ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua lembaga ini meliputi, koordinasi pemeriksaan dan lalu lintas ikan dan hasil perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menindak tegas praktik impor hasil perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar kebijakan impor hasil perikanan yang dibuka oleh Pemerintah, tidak disalahgunakan dan mengancam keberlangsungan sektor perikanan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak nelayan tradisional untuk ambil bagian dalam mengoptimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia. Dia menyakini, kegiatan budidaya dapat mendorong peningkatan pendapatan para nelayan, karena tingginya permintaan terhadap produk perikanan di pasar dunia.
